Banyak kalangan yang bersikap sinis terhadap konsep pemberdayaan masyarakat Islam. Islam dianggap sebagai noda dalam upaya pembangunan.Sikap sinisme ini didasarkan pada sejarah imperium terakhir pemerintahan Islam, kekhalifahan Turki Usmani.

Saat itu, pemerintah tidak lagi mampu menyejahterakan rakyat, bahkan tidak memperhatikannya lagi, karena lebih sibuk dengan urusan dalam istana yang saling tikam untuk memperebutkan kekusaan. Islam dikambing-hitamkan dan dianggap noda bagi upaya kemajuan dan modernisasi dunia Islam saat itu. Sehingga, banyak kalangan, utamanya para pemikir Orientalis dan Barat yang mengatakan bahwa Islam tidak memiliki konsep untuk menyokong pembangunan atau modernisasi.

Yang perlu dicatat, bahwa dunia Islam mengalami keterpurukan baru sekitar tiga abad terakhir, dimana dunia Islam ditenggelamkan dengan lahirnya Renansiace dan revolusi Industri dunia Barat yang disusul dengan Imperalisme. Sebelumnya Islam telah mengalai masa keemasan dan kemakmuran rakyat pun terjamin. Di zaman nabi Muhammad Saw., dengan Negara Madinahnya, Islam membuktikan bahwa sistemnya berhasil membangun masyarakat madani, yang menyejahterakan, baik terhadap umat Islam maupun Yahudi dan Kristiani yang tinggal dalam satu paying, yakni Negara Madinah.

Penerapan konsep zakat, mampu mengentaskan kemiskinan di seluruh penjuru negeri. Bahkan pada masa Khulafa Ar Rasyidin, tepatnya di era Umar bin Khatab pernah seorang pegawai Baitul Mal diutus ke Yaman untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak, akan tetapi justru pegawai tersebut kembali dengan membawa seluruh hasil zakatnya. Ia tidak menemukan seorang pun yang berhak atau layak sebagai penerima zakat. Di wilayah lain pun juga terjadi hal serupa. Sehingga pada masa Umar, dilakukan inovasi dalam mengelolaan zakat, termasuk pembentukan Baitul Mal.

Untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan persoalan yang kian kompleks, Umar membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat akseklusif-operasional. Selain itu pada masanya mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa, yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, namun ada pos cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau perang. Hal ini merupakan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Umar merupakan pondasi terhadap sistem keuangan yang lebih mapan bagi dunia Islam di kemudian hari.

Pada masa Usman bin Affan kondisi ekonomi umat sangat makmur. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Namun, pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian Khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuh seperti pada khalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas. Sementara itu, terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yakni kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarannya harus mengikuti tuntunan syariat.

Kharaj sendiri merupakan cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Dalam undang-undang syariah, Kharaj adalah cukai untuk tanah pertanian. Kharaj tidak disebut dalam Quran atau Hadits tetapi lebih ke ijma' atau konsensus ulama Islam dan bagian dari tradisi islam atau ‘urf. Sementara jizyah merupakan pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-Muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam.

Penerapan untuk membangun pondasi-pondasi perekonomian dunia Islam terus berkembang hingga Islam sampai pada masa keemasannya di era Abbasiyah dan Turki Usmani periode Sulaiman al Qanuni. Zakat dan beberapa sumber pembiyaan pemerintah lainnya tidak hanya diperuntukan bagi fakir miskin dan pembiayaan aparatur pemerintahan. Akan tetapi, digunakan untuk membiayai insfrastruktur Negara. Peninggalan insfrastruktur pembangunan, seperti masjid Gordoba di Spanyol dan situs-situs Islam di kota Tua Kairo merupakan bukti nyata kemajuan dan pembangunan pemerintahan Islam. Kondisi era itu sangat kontras dengan capaian dunia Barat yang masih terbelakang.

Dalam pembahasan cabang ilmu Fiqh Muamalat Islam, pembangunan ekonomi dalam Islam berlandaskan konsep al-Dharûriyyât al-Khams (lima kebutuhan pokok)–pemeliharaan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta— memprioritaskan sektor produksi terkait dengan pemenuhan hak dasar kebutuhan ekonomi masyarakat, dan dalam prakteknya harus disertai anggaran dana secara proporsional agar menghadirkan pemerataan distribusi kekayaan dan kesejahteraan. Jika tidak, maka akan terjadi problem ekonomi berupa kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan ekonomi menurut Islam dan ekonomi umum tidak ada perbedaan, kecuali adanya faktor keikhlasan ibadah dalam Islam. Membangun sebagai implementasi ibadah, sinkron dengan ketentuan bahwa “setiap amal saleh adalah ibadah” bersifat produktif – kontributif, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar minimal bagi kehidupan setiap individu anggota masyarakat; sebaliknya ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka hal tersebut tergambar oleh adanya kemiskinan yang tidak tertanggulangi, disebabkan adanya tindakan atau prilaku “kontraproduktif” sebagian individu masyarakat yang tidak “bekerja”.

Menanggapi capaian dunia Islam masa lalu, Orientalis dan pemikir Barat seringkali berasumsi bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam ditopang oleh hasil Ghanimah, harta rampasan perang. Asumsi ini didasarkan pada satu fakta lapangan bahwa ketika era Turki Usmani banyak kehilangan wilayah, bahkan mengalami kekalahan dalam upaya ekspansinya, maka pendapatan Negara turun dan terjadi kekacauan di dalam Negara. Upaya-upaya pembaharuan untuk mengembalikan kejayaan Turki Usmani pun dilakukan. Namun, justru pembaharuan yang ada menginginkan upaya pemisahan agama dari sistem bernegara. Karena dianggap sistem Islam sudah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan hidup. Yang jadi pertanyaan, sebenarnya apakah sistem Islamnya yang salah, atau aktor dibalik sistemnya yang salah. Jika sistemnya yang salah, lantas kenapa Islam pernah melalui era-era keemasan.

Jika dianalogikan, antara aktor/umat dan Islam bagaikan perangkat televisi dan sinyal frekwensi. Jika televisi di rumah kita tidak menampilkan gambar dan suara dengan baik, sedangkan di rumah tetangga telivisi mereka dapat menampilkanya dengan baik, berarti ada yang salah dengan televisi kita, bukan pada sinyal frekwensinya maupun pemberi sinyalnya. Begitupun dengan Islam, tidak ada yang salah dengan Islam dan segala kesempurnaan ajarannya, karena terbukti ada aktor/umat yang mampu menangkap sinyal ajaran dan menampilkan/mengaplikasikannya dengan baik dan benar untuk kemakmuran bersama. Kasus yang terjadi pada akhir era Turki Usmani di atas menunjukan bahwa aktor, yang dalam hal ini Sultan dan perangkat kekhilafahannya yang tidak baik. Atau kalau kita asumsikan lebih ekstrim, sebenarnya mereka menerima sinyal ke-Islaman dengan baik, akan tetapi tidak diaplikasikan/ditampilkan dengan baik.

Yang menjadi masalah saat ini adalah kualitas sumber daya manusia umat Islam untuk mengaplikasikan sistem Islam yang ada. Hal ini disebabkan adanya kemandegan intrepretasi/pengayaan khazanah keilmuan yang telah ada. Sehingga mandeg pula inovasi pembangunan. Karena sejatinya khazanah-khazanah keilmuan Islam memberikan maslahat dan sejalan dengan kondisi tempat dan zaman. Semua tergantung bagaimana umat/pelaku sistem menempatkannnya dengan baik dan benar. Yang ada justru banyak umat mempolitisasi atau memanfaatkan brand Islam untuk mencapai kepentingan tertentu bagi kepuasan pribadi atau golongannya. Seperti ini yang harus dirubah.

Mengutip apa yang disampaikan Muhammad Abduh (w. 1905) bahwa ia melihat Islam di Barat tapi ia tidak melihat Muslim di Barat, dan ia melihat Muslim di Timur tapi tidak melihat Islam ada di Timur. Belajar dari interaksinya dengan dunia Islam di Spanyol dan perang salib, nampaknya Barat memanfaatkan momentum berabad-abad tersebut untuk mengimpor banyak khazanah keilmuan, terutama Sains untuk dikembangkan di Barat. Kulminasi dari upaya tersebut adalah era Renansiace Barat, dimana dampaknya adalah dunia Timur lebih dijajah dengan Sains daripada dengan senjata. Raja Perancis, Luis V, pernah berkata bahwa saatnya kita memerangi orang Islam dengan otak, bukan dengan senjata, karena dengan senjata dunia Timur pasti akan memenangkannya.

Runtuhnya sistem perekomian kapitalis dan terdongkraknya sistem perekomian syariah dalam dasawarsa terakhir ini merupakan sinyalemen bahwa sebenarnya konsep Islam mempunyai keunggulan. Kapitalis yang di agung-agungkan dalam tiga abad terakhir, kini berada diujung tanduk dan memaksa aktor-aktor terkait untuk merembukkan kondisinya. Kondisi ini diperuncing dengan hadirnya partai-partai politik berhaluan Islam di Timur tengah menggantikan dominasi partai politik liberal yang telah lama mendekam sebagai pilihan masyarakat. Konteks ini menggambarkan bahwa Islam mempunyai sistem yang mapan dalam pembangunan dan selaras dengan upaya modernisasi. Akan tetapi beberapa prinsip-prinsip tentang pembangunan seringkali dikonfrontasikan dengan Islam yang dianggap fundamentalis. Perlu ada kajian mendalam agar beberapa pihak lebih memahami dan tidak saling tuding dan memperdebatka mana yang lebih baik. Karena sejatinya, darimana pun sistem pembanguanan tersebut berasal, selagi mempejuangkan kesejahteraan umat manusia, maka harus diaplikasikan.

اتصل بي

Email : me@mjamzuri.com
  : mjinstitute@gmail.com
  : mjamzuri@waag-azhar.or.id
Phone : 081585993344
  : 085286363344