Print

Miris, pahit dan pilu mengetahui betapa rendahnya kepedulian demokrasi dan politik rakyat Indonesia. Di satu sisi, di gedung-gedung elit wakil rakyat membicarakan kebusukan-kebusukan tander yang dilabelin halal, justru banyak rakyat kecil yang mulai ogah-ogahan membahas tanggung jawab mereka sebagai memilih wakil-wakil rakyat itu.

Sebahagian dari rakyat Indonesia terlanjur mengklaim bahwa politik itu busuk, politik itu adalah suatu masa ketika rakyat diminta untuk pergi ke tempat pemungutan suara guna memilih/menyoblos/menusuk/mencontreng salah satu dari calon wakil rakyat yang paling kaya atau yang paling banyak memberikan amplop sebelum masa pemilu dihelat.

Tanpa merasa perlu tahu konskwensi dari uang sogokan yang katakanlah seratus ribu dan mengorbankan nasib 5 tahun bangsanya ke depan. Dan itu berulang-rulang dan dimana-dimana, tanpa kita perlu membahas alasanya apa yang jelas itu salah bin kaprah.

Memang sih tulisan ini terlalu menjustifikasi seolah-olah rakyat yang bersalah, namun sebelum dilanjutkan bahwa yang dimaksud adalah sebahagian rakyat, bukan semua rakyat. Niat banget memang saya menulis dengan lajur yang rada nyeleneh ini, lajur yang jarang digunakan oleh para jurnalis-jurnalis yang lebih berminat melihat kacamata politik dari dalam gedung wakil rakyat daripada kacamata rakyat bawah. Dan menyeolahkan diri bahwa tersangka kebusukan politik hanya disematkan bagi mereka yang duduk seolah-olah mewakili rakyat. Padahal ada beberapa rakyat bahkan tak pantas disebut “beberapa” karena terlalu banyaknya “mungkin mayoritas” yang harus diberi label tersangka atas semakin membusuknya politik tanah air.

Dalam kasus demonstrasi misalnya, bagaimana suara-suara teriakan tuntutan oleh ratusan, ribuan bahkan ratusan ribu dikerahkan dengan harga yang mahal dan semua itu pesanan. Suatu ketika misalnya, saat Nurdin Halid (penulis sama sekali tidak bermaksud membela nurdin) didemo oleh masa yang mengaku penyelamat PPSI, penulis bertekad bertanya kepada salah satu pendemo mengenai alasanya ikut demo, dengan entengnya menjawab “mana saya tahu? Kata yang bayar saya suruh berteriak turunkan Nurdin”. Di Jakarta yang penuh pengangguran itu penulis yakini banyak agen-agen kantung masa yang kapan saja bisa dibeli suaranya, dan ini masalah bagi bangsa.

Bagi penulis dan mungkin bagi siapa saja yang berani berfikir cerdas, bahwa untuk membangun negeri ini semua lapisan masyrakat Indonesia harus peduli apa itu politik dan demokrasi. Sehingga rakyat sebagai pemilih bertanggung jawab atas pilihannya. Jika pilihannya terlantik menjadi wakil mereka bukan berarti tugas rakyat selesai, bahkan ini baru awal dari proses politik. Rakyat mesti pro aktif dalam menyampaikan aspirasi yang disampaikan secara terbuka. Dan jikapun mengkritik, mengkritiklah yang konstrukstif, yang menawarkan solusi, bukan yang buta, karena bagaimanapun wakil rakyat juga manusia yang sama memiliki keterbatasan.

Rakyat mesti sadar bahwa dengan menerima amplop pra pemilu yang mungkin isinya tak lebih dari seratus ribu, berarti mereka telah menghilangkan hak-hak mereka yang nilainya bisa ribuan kali lipat. Dan lebih parahnya mereka juga mengorbankan dan membiarkan budaya Negara penuh masalah sosial ini dilalui oleh anak cucu yang seharusnya bisa menjadi generasi yang ratusan kali lebih baik dari generasi sekarang.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik marilah kita sama-sama menyadarkan diri kita sendiri bahwa membangun negeri ini sangat penting bagi kita, bagi anak cucu kita kelak. Jangan korbankan masa depan mereka dengan beberapa lembar rupiah yang dalam dua tiga hari akan tiada.