Februari 2011. Pagi itu, kala mentari baru saja terbit di ufuk timur kota Kairo, masyarakat Mesir di bilangan distrik 10 Nasr City dikejutkan oleh ledakan yang disusul oleh gemuruh runtuhnya suatu bangunan di kawasan tersebut.

Ledakan itu tak lain merupakan suara meriam yang sengaja ditembakkan ke satu kontruksi bangunan setengah jadi oleh tank militer Mesir. Rupanya, sebelum fajar datang, seorang narapidana Mesir yang kabur dari penjara dan bersembunyi di bangunan tersebut. Angkatan militer memang diterjunkan pemerintah untuk menggantikan posisi kepolisian yang telah tercerai berai dan tak punya wibawa. Militer memilih mengorbankan satu kontruksi bangunan utuh untuk mengantisipasi tindakan bodoh tahanan bersenjata api yang bersembunyi di dalamnya.

Peristiwa kecil di atas menggambarkan kondisi Mesir saat Revolusi Januari – Februari 2011 lalu. Dimana kepolisian sebagai aparat pemerintahan tak punya kemampuan untuk membendung aksi rakyat yang menginginkan perubahan besar-besaran pada negerinya. Pecahnya konsentrasi kepolisian dalam menghalau aksi-aksi anarkis demonstran diperumit dengan kaburnya ribuan narapidana dari lembaga pemasyarakatan di berbagai kota, seperti penjara Natrun Wadi Cairo, Faiyum Governorat dan Alexandria (Voa: 2011). Kebanyakan narapidana yang berhasil membobol memilih berbaur dengan masa demonstran sehingga sukar untuk diidentifikasi, dan beberapa lari ke pemukiman dan desa-desa kecil. Tak sedikit dari mereka yang mempersenjatai dirinya dengan senjata api yang diperoleh dari gudang-gudang kepolisian dimana mereka ditahan sebelumnya.

Memang pada setiap upaya perubahan besar akan mempertaruhkan banyak pengorbanan. Dimana satu revolusi berarti mengupayakan satu perubahan dengan cara beranjak dari satu posisi/titik yang dianggap nyaman (baca:stagnan) ke satu titik yang diinginkan menjadi lebih baik. Revolusi mengenhedaki adaya perubahan social dan budaya dengan cepat yang menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan bermasyarakat. Imbasnya, beberapa kelompok yang merasa dirinya dalam posisi nyaman akan merasa terganggu dan cenderung merasa dikorbankan. Dalam kasus revolusi pemerintahan, kenyamanan dalam lingkup yang lebih luas adalah cita-cita luhurnya. Namun lagi-lagi perlu diingat bahwa revolusi merupakan satu gerakan yang beresiko tinggi. Pasalnya revolusi pemerintahan mengharuskan penyediaan bentuk pemerintahan baru secara cepat dan tepat untuk merealisasikan misi revolusi.

Untuk kasus revolusi Mesir terlalu banyak yang dikorbankan dan dipertaruhkan. Terhitung sejak 25 Januari 2011 hingga saat ini, kerusuhan demi kerusuhan tak kunjung henti. Mungkin juga tak banyak yang tahu tema-tema yang diusung pada setiap kerusahan. Masyarakat dunia pada umumnya hanya membaca bahwa semua itu adalah rangkaian revolusi yang belum usai.

Jatuhnya rezim Mubarak yang diharapkan meredam instabilitas keamanan dalam negeri rupanya hanya merupakan akhir dari episode pertama dari serangkaian episode kerusahan atas nama perubahan. Aktornya tak hanya kubu-kubu yang lahir atas dasar kepentingan politik pemerintahan, akan tetapi yang juga lahir dari isu sektarian.

Isu sektarian antara kalangan Islamis dan Kristen Koptik menjadi satu episode tersendiri dalam rangkaian revolusi Mesir. Pemicunya pun beragam. Seorang perempuan mualaf dari umat koptik dikarantina dengan diberi pembelajaran keagamaan secara intensif (baca: disembunyikan) oleh kelompok Islam salafi adalah salah satunya. Pada kasus lain, pembatalan izin penggunaan rumah ibadah umat Koptik di provinsi Giza memicu demonstrasi dengan mengatasnamakan ketidakadilan terhadap kelompok mi noritas negara.

Kemenangan kubu Islamis dari Ikhwanul Muslimin pada percaturan politik dalam negeri, memang melahirkan nuansa dan wacana baru. Kelompok-kelompok non Islamis hingga saat ini menyatakan pertentangannya terhadap rancangan konstitusi baru berdasarkan hasil referendum yang dimenangkan 61 % oleh kubu pemerintah. Mereka yang menentang adalah dari kelompok pro liberal dan non Islamis, yaitu umat Koptik di negeri tersebut.

Analisa umum mengapa kubu non islamis menentang konstitusi baru ialah kekhawatiran mereka akan ketimpangan hak politis yang menimpa mereka. Dengan pemberlakuan konstitusi Isamis yang dirancang oleh Ikhwanul Muslimin sebagai pemenang politik, dengan sendirinya posisi dan kebijakan-kebijakan strategis yang menghidupi kubu liberal di bawah rezim sebelumnya akan terganggu.

Namun jika melihat realita sepak terjang pemerintahan Said Nursi, nampaknya kekawatiran kubu non Islamis terlalu berlebihan. Apalagi aksi beberapa umat Koptik yang memutuskan migrasi ke Eropa dan Amerika dengan dalih tak mendapatkan keamanan sebagaimana rezim sebelumnya terlalu diada-ada. Terbukti bahwa pemerintahan pimpinan Mursy berusaha untuk mengakomodir kepentingan non Islamis dengan cara memasukan unsur-unsur mereka pada pos non tertentu. Dua wakil presiden dari umat Koptik dan keterwakilan perempuan ialah salah satu bentuk dari upaya Ikhwanul Muslimin untuk merangkul seluruh lapisan yang ada.

Memandang sekilas fakta sejarah dan pemikiranya, pantas jika kelompok non islamis Mesir mengkhawatirkan perubahan peta politik yang telah terjadi. Umat Kristen Koptik mencemaskan kebebesan kehidupan beragama mereka yang selama ini terjamin pada rezim liberalis, Husni Mubarak. Namun, Ikhwanul Muslimin telah berusaha meredam kecemasan-kecemasan tersebut dengan menjanjikan kebebasan dan akomodasi terhadap kelompok mereka di dalam pemerintahan Mesir baru yang sedang dibentuk. Posisi dua wakil presiden yang diberikan kepada seorang Kristen koptik dan seorang dari kalangan perempuan merupakan kebijakan Ikhwanul Muslimin untuk menjawab kecemasan minoritas rakyat Mesir.

Langkah yang diambil oleh Ikhwanul Muslimin tersebut semakin menegaskan penyakit laten partai politik yang selalu bertindak pragmatis. Apalagi, pemerintahan baru dihadapkan satu kenyataan bahwa perekonomian Mesir tidak bisa terlepas dari sektor pariwisata yang di dalamnya terdapat unsur-unsur bersebarangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, pragmatism action tidak hanya berlaku di dalam negeri, kebijakannya yang tergolong standar dan dingin terhadap dunia Barat dan Israel berseberangan dengan ideologi Ikhwanul Muslimin yang sejak berdirinya selalu meneriakan syariat Islam.

Kemenangan Ikhwanul Muslimin bisa jadi merupakan representasi keinginan kuat umat Islam dan organisasi ini untuk merealisasikan cita-cita penegakan syariat. Akan tetapi bisa jadi hanya sebagai bentuk pelarian atas kejenuhan politik masyarakat Mesir terhadap rezim lama yang otoriter dan telah mengecewakan. Dominasi politik beraliansi Islam juga dimenangkan di Libya. Sebelumnya Turki, pada pemilu 2002 Adalet ve Kelkinma Partisi (AKP) berbasis Islam juga memenangkan pemilu. Namun, untuk di Indonesia yang mempunyai umat Islam terbesar di dunia, partai-partai Islamis justru bernasib sebaliknya.

اتصل بي

Email : me@mjamzuri.com
  : mjinstitute@gmail.com
  : mjamzuri@waag-azhar.or.id
Phone : 081585993344
  : 085286363344