Sejak awal abad lalu, kala gerakan kembalinya orang Israel ke tanah Palestina yang dimotori oleh gerakan Zionis, banyak sekali terjadi konflik antara Israel dan dan Arab. Situasi ini mencapai puncaknya ketika pada 14 Mei 1948, bangsa Israel mendeklarasikan Negara Israel modern.Setidaknya ada empat perang besar antara Israel dan Negara-negara Arab, yaitu perang 1948, perang Sinai 1956, perang Enam Hari 1967 (Six Days War Arab-Israel), dan perang Yom Kipur 1973.

Selama masa-masa ketegangan itu, upaya-upaya perdamaian terjadi terhadap hal-hal yang menyangkut masalah politik-militer, dan upaya pengembalian wilayah Palestina yang berhasil diduduki oleh Israel. Baru setelah 1973 ada upaya yang lebih ril untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Arab. Namun, perjanjian yang telah ditandatangani nampaknya hanya sekedar sebagai obat penenang sementara waktu. Karena masalah sebenarnya sama sekali belum terselesaikan.

Peritiwa penting dan mengejutkan dunia internasional pada periode 70-an adalah jabat tangan antara Perdana Menteri Israel, Menachem Begin dan Presiden Mesir, Anwar Sadat pada 1978 di Camp David yang kemudian menghasilkan perjanjian damai antara keduanya. Dalam perjanjian damai tersebut, Mesir mendapatkan kembali Semenanjung Sinai. Sementara itu, disepekati pula pasokan gas bumi Israel oleh Mesir dan sebagai kompensasinya Israel memberikan subsidi besar-besaran terhadap bahan makanan pokok Mesir, Gandum.

Kesepakatan antara Israel dan Palestina sendiri baru terjadi pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, dimana jabat tangan antara Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat tercapai. Oleh beberapa kalangan, Perjanjian Oslo ini merupakan harapan baru atas kemungkinan perdamaian yang lebih sejati antara kedua Negara pada khususnya dan untuk Timur Tengah pada umumnya. Namun, realita telah memberikan deskripsi lain tentang kemungkinan hubungan yang lebih buruk di tanah Kanaan itu.

Hubungan Israel dan bangsa Arab tidak hanya dimulai sejak awal abad lalu, dimana Zionis berbondong-bondong membawa orang-orang Israel di seluruh dunia ke wilayah Palestina. Keduanya telah bersinggungan lama, bahkan sebelum Islam Muhammad lahir atau Kekristenan. Masyarakat dunia tak banyak tahu bahwa konflik keduanya tak hanya oleh masalah pendudukan era kontemporer, akan tetapi ada faktor histori di dalamnya.

Sekitar 2000 SM, Ibrahim memiliki putra dari istrinya Hajar dan diberi nama Ismail (Bapak bangsa Arab: Arab Adnani), dan dari istrinya, Siti Sarah, ia mendapatkan putra yang diberi nama Ishak. Ishak mempunyai anak Ya`qub, alias Israel (Quran: Israel). Anak Ya’qub (Israel) disebut sebagai Bani Israel berjumlah 7 orang, diantaranya adalah Yusuf. Nasib baik Yusuf membawanya ke Mesir dan memboyong ayahnya, Ya’qub dan keluarganya ke Mesir. Populasi Bani Israel di Mesir membesar. Karena politik Mesir menyudutkan mereka, di bawah pimpinan Musa, Bani Israel meninggalkan Mesir menuju tanah Palestina.

Selain Ya’qub sendiri, Yusuf, Musa dan Harun, terlahir beberapa Nabi di tanah Palestina dari kalanga Bani Israel, yaitu Daud yang mengalahkan Goliat (Quran: Jalut), kemudian Sulaiman (Solomon) dan Isa atau Yesus. Sementara itu, dari keturunan Arab Adnani atau keturunan Ismail hanya melahirkan satu Nabi, yaitu Muhammad. Rivalitas kedua anak Ibrahim ini lebih digaungkan oleh Israel yang mengklaim dirinya sebagai darah biru kenabian, sebagai makhluk terbaik di bumi. Namun, fakta juga bersabda lain, kerasulan terakhir yang diharapkan terlahir dari Bani Israel justru terlahir dari keturunan Arab Adnani.

Bani Israel untuk kali pertama mengalami pengusiran melalui tangan Babylonia pada 600 SM – 500 SM. Sementara waktu dapat kembali berkat keberhasilan Persia merebut kawasan Yerusalem. Namun, kekejaman Romawi menyebabkan Bani Israel dideportasi keluar Palestina dan terdiaspora ke penjuru imperium Romawi. Meskipun, hampir 2000 tahun Israel berasimiliasi hidup dengan masyakat di berbagai penjuru dunia dan beranak pinak, namun darah Israel mereka tetap mengalir, begitupun dengan ajaran eksklusif Yahudi. Darah Israel dan naluri Yahudi inilah yang berhasil mempersenjatai mereka dengan keberanian dan tekad untuk kembali ke tanah Palestina dan mendirikan Negara Israel.

Seobjektif mungkin, sulit untuk mengatakan siapa pihak yang salah dan siapa yang benar. Pernyataan ini tidak berlaku terhadap pertanyaan siapa yang jahat dan siapa yang tidak jahat. Baik Israel maupun Palestina sama-sama memiliki kesalahan dan sama-sama memiliki bukti pembenaran dengan apa yang mereka perbuat. Pada periode awal imigrasi Israel di akhir abad ke-19 misalnya, Israel telah menempati secara sah tanah-tanah mereka yang telah dibeli dengan harga tinggi dari orang-orang Palestina. Sejalan dengan gelombang anti Semit di benua Eropa, pembelian tanah-tanah tersebut berjalan terus seiring bertambahnya populasi penduduk Israel. Disini, masyarakat Palestina belum menyadari akan bahaya mengancam bagi masa depan mereka di kemudian hari. Kondisi ini didukung dengan berbagai kesepakatan-kesepakatan diplomatik pada jelang dan pasca keruntuhan Ottoman, seperti deklarasi Balfour 1917 tentang upaya Inggris menjadikan Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi hingga perjanjian Skyes-Picot 1917 antara Inggris dan Perancis tentang rencana kedua Negara membagi wilayah-wilayah bekas Imperium Ottoman.

Pasca tragedi Holocaust atau pemusnahan massal bangsa Israel di Eropa oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia II, gelombang migrasi Israel sukar untuk dibendung. Migrasi yang mulanya dikoordinir oleh Inggris secara legal pun berubah menjadi gelombang migrasi besar-besaran secara Ilegal. Sementara itu kebutuhan akan tempat tinggal juga semakin meningkat, sehingga sejak saat itu migrasi Israel diwrnai dengan perampasan hak-hak tanah Palestina secara illegal. Inggris sebagai pihak yang bertanggung jawab telah melakukan banyak hal untuk menghalau laju migrasi, melalui blokade laut, penangkapan dan bahkan tak sedikit yang ditenggelamkan di tengah laut.

Meningkatnya jumlah Israel di tanah Palestina dan timbulnya konflik kedua suku bangsa membuat Inggris mengeluarkan dokumen yang disebut sebagai White Paper (kertas Putih). Dokumen ini pada intinya adalah Inggris mempersiapkan sebuah negara Palestina yang akan dikelola warga Arab di kemudian hari. Selain itu, dokumen White Paper ini juga membatasi jumlah dan imigrasi warga Yahudi ke Palestina. Sesuai dokumen ini, jumlah imigran Yahudi ke Palestina akan dibatasi hanya 75.000 orang hingga 1944. Rinciannya adalah kuota 10.000 imigran per tahun dan bisa menjadi 25.000 orang jika dalam kondisi darurat pengungsi. Dalam bagian lain dokumen itu juga dijelaskan bahwa di masa depan, imigrasi bangsa Yahudi harus mendapatkan izin penduduk mayoritas Arab dan melarang imigran Yahudi membeli tanah dari bangsa Arab. Dokumen ini ditolah oleh kedua pihak.

Menghadapi kasus Israel – Palestina, dunia Internasional telah mencoba mendiskusikan jalan terbaik bagi keduanya. Pada tahun 2002 para pemimpin Arab yang tergabung dalam organisasi Liga Arab mengajukan proposal penyelesain kasus Israel. Dalam proposal tersebut, Israel dituntut untuk mengembalikan wilayah teritori Arab ke garis yang yang disepakati pada 4 Juni 1967, yaitu Dataran tinggi Golan Syiria dan selatanLibanon, mencapai solusi yang adil untuk masalah pengungsi Palestina sesuai resolusi Majlis Umum PBB nomer 149, dan menyetujui terbentuknya Negara Palestina yang berdaulat dengan garis teritori 4 Juni 1967 yang meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Sementara itu, jika proposal di atas disepakati oleh Israel, maka sebagai timbal baliknya Negara-negara Arab akan; menganggap konflik Israel telah berakhir, menyepakati perdamaian semua Negara-negara Arab dengan Israel dan membentuk kerjasama-kerjasama bilateral yang normal sebagai follow perdamaian yang terbentuk.

Proposal ini menuai dilema bagi Israel dan para sekutunya. Karena jelas bahwa proposal ini hanya kecil saja menguntungkan posisi mereka. Bagi kalangan dunia Barat, dengan disepakatinya proposal tersebut maka secara tidak langsung akan menghancurkan Negara Israel itu sendiri sama sekali. Bagi Israel penyerahan wilayah sesuai batas 4 Juni 1967 dan pengakuan Negara Palestina yang berdaulat bukanlah suatu yang mustahil untuk dilakukan, karena selama ini upaya-upaya tersebut telah dilaksanakan. Namun untuk masalah pengungsi Palestina, sangat mustahil bagi Israel untuk menyetujuinya.

Selama perang 1948, dan perang-perang Arab – Israel selanjutnya, setidaknya 650 ribu hingga 730 ribu orang Arab Palestina terusir oleh ekspansi Israel dan menjadi pengungsi. Pada saat yang sama, setidaknya 10 ribu orang Israel terpaksa meninggalkan kediaman mereka di wilayah Palestina, mengungsi ke wilayah yang menjadi Israel. Sementara itu, pada periode 1948 – 1070, Israel mencatat antara 750 ribu hingga 1 juta orang Yahudi diusir atau lari dari tempat tinggal mereka dari Negara-negara Arab. Mereka meninggalkan harta benda mereka berupa real-eastate dan tanah yang luasnya empat kali lipat wilayah Negara Israel saat ini.

Saat ini, tercatat setidaknya ada 1.25 juta orang Arab Palestina telah diserap menjadi warga Negara Israel. Namun, disisi lain, pengungsi Palestina tidak diserap oleh Negara-negara Arab dan dibiarkan begitu saja bergelut dengan kehidupan tanpa makna. Padahal, Israel tidak pernah menuntut hak kembali bagi orang-orang Yahudi yang telah terusir dari tanahnya yang sah, bahkan juga tak pernah menuntut kompensasi atas harta benda mereka yang terampas di Negara-negara Arab. Sehingga menurut Israel, permintaan untuk hak kembali Palestina adalah upaya mendistorsi sejarah dan mengalihkan tanggung jawab seluruh konflik Israel-Arab ke mereka.

Dilihat dari sisi Palestina, isu yang menjadi brand utama perjuangan adalah tentang kejahatan perang Israel terhadap mereka, tentang puluhan ribu nyawa melayang juga pendertitaan pengungsian akibat konflik keduanya. Korban nyawa yang diderita oleh bangsa Arab ini tentu menciptakan permusahan bagi Israel. Akan tetapi, menurut Israel persoalan sebenarnya adalah bukan tentang kepedulian Negara-negara Arab terhadap kejahatan perang itu sendiri.

Negara-negara Arab dinilai terlalu berlebihan menanggapi dampak perang Israel. Mereka hanya sibuk memperdulikan nasib rakyat Arab Palestina, dan acuh terhadap Arab lain yang tertimpa kejahatan perang lebih kejam. Kampanye Genosida Irak terhadap suku Kurdi yang menewaskan setidaknya 120 ribu nyawa tidak serta merta memunculkan simpati Negara Arab agar mereka dapat menentukan nasib Kurdi sendiri. Bagaimana mungkin di satu sisi sangat bersimpati dengan Arab Palestina, namun disisi lain tak mendukung diupayakannya nasib yang lebih baik terhadap suku Kurdi di Turki dan Irak.

Selain Hak kembali, isu yang masih terjual laris manis di meja negosiasi adalah tentang perbatasan Negara masa depan, pemukiman Israel di Tepi Barat (West Bank), dan status kota Yerusalem. Mulanya, status kedaulatan Negara Palestina termasuk di dalamnya, namun resolusi PBB menyelesaikan beberapa hari lalu. Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Kamis (29/11/2012), memberikan suara bulat mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Kini PBB mengakui status baru Palestina sebagai negara pemantau non-anggota dari status sebelumnya sebagai entitas pemantau. Palestina mendapat dukungan mayoritas yakni 138 anggota majelis umum PBB. Sementara hanya 9 anggota yang menolak dan sisanya, 41 anggota, menyatakan abstain dalam voting yang digelar. Namun, apakah masalah selesai begitu saja? Tentu tidak.

Diakuinya Palestina oleh PBB sebagai sebuah Negara berdaulat hanya akan merubah peta politik antara kedua Negara. Hanya saja, posisi Palestina lebih mapan untuk dapat memeja hijauhkan kejahatan perang Israel. Pembangunan pemukiman Israel di wilayah Palestina, di Tepi Barat dan Yerusalem pasca naiknya status Palestina di PBB tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa tidak akan ada perdamaian dua Negara. Tidak hanya dari pihak Israel, menurut jajak pendapat oleh Palestinian Center for Public Opinion terhadap responden Palestina mengungkapkan bahwa 81 % rakyat Palestina lebih memilih melanjutkan perjuangan untuk memberangus Israel dari tanah Palestina.

Satu sisi, Arab Palestinamengatakan bahwa tanah Palestina merupakan tanah mereka, dan menafikan segala bentuk pemindahan kepemilikan sah pada masa awal imigrasi. Sementara itu, Israel pun menganggap bahwa tanah Palestina merupakan home land yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka (The Promise Land) yang wilayahnya terbentang dari Lembah Nil hingga lembah Eufrat sebagaimana yang termaktub pada bendera berbintang Daud mereka. Kedua Negara juga sama-sama mencita-citakan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Negara mereka. Melihat realita yang ada, nyaris tidak ada celah bagi Israel dan Palestina untuk berdamai.

 

Sumber Referensi

· The Arab-Israeli Conflict: Why Peace is Impossible www.geopolitics.us

اتصل بي

Email : me@mjamzuri.com
  : mjinstitute@gmail.com
  : mjamzuri@waag-azhar.or.id
Phone : 081585993344
  : 085286363344