Invasi Amerika terhadap Iraq pada 2003 lalu banyak menyisakan tanda tanya daripada pernyataan. Argementasinya tentang keharusan Amerika menyerang Iraq tak dapat dibuktikan. Pertanyaan yang sedikit menggelitik bahwa keputusan invasi terhadap Iraq, lahir ketika Amerika sedang diguncang oleh isu terorisme Internasional yang telah melumpuhkan negara tersebut sejak peritiwa serangan terhadap WTC pada 9 September 2011.

Dimana sebagai negara adidaya, Amerika dipermalukan martabatnya di mata internasional, dan mengerahkan segala upaya untuk memburu dan menghabisi terorisme hingga pada akarnya. Amerika memang dengan sengaja menunjuk Osama Bin laden dan jaringan Al Qaedanya sebagai yang bertanggung jawab atas serangan itu. Namun di tengah internasionalisasi perang terhadap Amerika digulirkan, Amerika dengan sengaja pula membawa persoalan baru yaitu keingginannya untuk menggulingkan pemeritahan Sadam Hesein di Iraq, yaitu sebuah negara berdaulat yang digolongkan sebagai negara bandel dalam kamus Amerika, di samping Iran dan Korea.

Sebagaimana laporan badan intelejen negara tersebut, Amerika menuduhkan kepemilikan dan pengembangan senjata pemusnah masal oleh Iraq. Sementara itu, pihak Iraq hanya bersikap dingin dan tak meklarasifikasi atas tuduhan tersebut. Sehingga seolah-olah membenarkan tuduhan tersebut. Meskipun tuduhan tersebut belum terbukti dan menimbulkan pro kontra di Dewan Keamanan PBB, tidak menyurutkan keinginan Amerika menggulingkan pemerintahan Sadam Husein. Dimana Pada Awal Maret 2003, Amerika dan sekutunya mengeluarkan ultimatum kepada Iraq untuk melucuti senjata pemusnah masal yang dituduhkan. Tanpa menunggu hasil keputusan DK PBB, Iraq pun pada akhirnya diserang oleh Amerika yang dibantu oleh Inggris, Australia dan Spanyol.

Setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong sikap arogansi Amerika serikat. diantaranya: [1] Pertama. Pasca runtuhnya Uni Soviet pasca perang dingin menempatkan Amerika sebagai satu-satunya negara adidaya yang tersisa. Tidak ada lagi kekuatan pengimbang yang setara, sehingga tak ada yang mampu menghalangi segala keputusan Amerika untuk kepentingannya sendiri terlepas sikap negara-negara lain. Posisi ini didukung dengan kemampuan militernya terkuat di dunia dan cenderung berkembang. Dibandingkan dengan total belanja 7 negara papan atas lainnya, belanja militer Amerika masih lebih banyak. Padahal pada kurun yang sama Rusia dan negara-negara Eropa Barat justru mengurangi anggaran belanjanya mengingat defisit yang dialami pasca perang dingin.

Kedua. Kekuatan ekonomi Amerika melampui Uni eropa dan Jepang. Asumsi bahwa globalisasi ekonomi semakin meningkat dengan saling ketergantungan antara negara, nampaknya tidak tebukti. Karena yang terjadi justru tercipta hubungan misterius dimana negara-negara berkembang menjadi sangat tergantung kapada negara maju untuk memasarkan produknya. Ketergantungan Amerika pada perdagangan internasional relatif rendah. Mengingat 90% dari produksinya dikonsumsi di dalam negeri. Pada sisi lain, Amerika merupakan pasar utama bagi komuditi-komuditi negara lain. Sehingga Amerika merasa bahwa dirinya pada posisi yang dibutuhkan daripada yang membutuhkan.

Dua faktor di atas menggambarkan bahwa Amerika Serikat berada dalam kelas tersendiri, dengan kemampuan yang tak tertandingi oleh negara manapun, bahkan oleh gabungan beberapa negara sekalipun. Tidaklah heran, jika saat itu tidak ada satu negara pun yang secara terbuka menentang Amerika.

Sikap arogansi dan keputusan Amerika serikat menginvasi Iraq, nampaknya membuka pemikiran bahwa ada faktor lain atas invasi tersebut, mengingat keberadaan senjata pemusnah masal tidak dibuktikan. Sebut saja motif politik dan ekonomi yang bermuara terhadap hegemoni politik luar negeri terhadap Timur Tengah dan penguasaan sumber daya alam yang ada di dalamnya, yaitu minyak. Bisa jadi faktor-faktor lain ini justru lebih dominan daripada isu yang diwacanakan. Dalam kalimat lain, keduanya adalah motif sebenarnya yang ditutupi dengan propaganda dan isu pelucutan senjata pemusnah massal.

Bagaimanapun secara geografis, Iraq memiliki posisi stategis di wilayah Timur Tengah. Kondisi politik di dalam dan arah kebijakan politik luar negerinya sangat mempengaruhi kondisi kawasan Timur Tengah secara umum. Sehingga, negara tetangga, bisa dikatakan selama ini cenderung berusaha menjaga harmonisasi hubungan bilateral dengan pemerintahan Saddam Hussein atau semaksimal mungkin tidak meletupkan konflik dengan pemerintah Saddam yang terkenal keras dan obsesif atas tujuan-tujuan politis tertentu. Saddam memang cukup terobsesi untuk menjadi tokoh sentral dalam politik Arab sebagaimana yang telah dilakukan oleh Gamal Abdul Nasser. Untuk merealisasikan hal itu, Saddam bisa saja menggunakan cara apapun, termasuk dengan pendekatan militeristik. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara tetangganya, seperti Kuwait dan Iran, bahkan terhadap Israel.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah posisi Iran saat itu sedang diintai oleh Amerika sejak dipimpinnya oleh para Mullah. Di satu sisi, Iraq dengan Saddam Huseinnya memberikan manfaat bagi Iran guna membentengi Timur Tengah dari cengkeraman Amerika dan Israel. Namun antara Iraq dan Iran sekalipun terlibat ketegangan, baik yang mengenai perbatasan maupun perang ideologi kedua negara. Posisi Teheran semakin terancam dengan tergulingnya pemeritahan Saddam Husein. Terlebih lagi, pemerintahan baru merupakan boneka yang kapanpun bisa diintervensi oleh kepentingan Amerika di Timur Tengah.

Melihat kondisi pemerintahan Iraq pasca Invasi, tentu teringat oleh pemikiran kita tentang kondisi Afganistan. Dengan dalih menghapus tirani yang tak berdaulat di bawah tangan rakyat, pemerintahan demokratis pun sengaja didesain oleh Amerika. Melalui propaganda demokrasi, Amerika secara perlahan menanamkan pengaruhnya di Iraq dan Afganistan, baik yang bersifat internal maupun yang berkaitan dengan hubungan regional. Dalam kalimat lain, konselasi politik baru dalam peta Timur Tengah telah terbentuk.

Dengan menamkan pengaruhnya di suatu negara, dalam hal ini Iraq, dengan begitu Amerika mendapat keuntungan. Secara politik Ekonomi, Iraq menjadi lahan pasar bagi produk Amerika, baik ekonomi maupun budaya. Secara budaya, terjadi perubahan tatanan sosial dan budaya yang dialami oleh rakyat Iraq. Human trafficking terhadap perempuan semakin marak. Hal ini sebagaimana laporan yang diterbitkan oleh lembaga Inter Press Service (IPS) pada tanggal 27 Agustus, Rebecca Murray mencatat bagaimana prostitusi dan perdagangan seks telah menjadi "epidemi di Iraq" selama pendudukan pasca-invasi militer ke negara itu oleh pasukan pimpinan Amerika. Kondisi lain, sebagaimana yang dilaporkan oleh Mustafa Abdurrahman, wartawan senior Kompas untuk Timur Tengah, bahwa budaya seperti perayaan hari kasih sayang, Valentine menjadi budaya baru yang sebelumnya tak pernah ada sebelum invasi terjadi.

Secara ekonomi politik, Amerika sangat berkepentingan dengan tertanamnya pengaruhnya di negeri 1001 malam ini. Bukan lagi menjadi rahasia umum, bahwa kondisi geografis Iraq yang berada di antara sungai Tigris dan Eufrat mengandung sumber daya alam yang besar, salah satunya minyak bumi, atau lebih populer dengan sebutan Emas Hitam. Cadangan minyak bumi Iraq diperkiraqan mencapai 112 miliar barel, dengan begitu memposisikan dirinya pada urutan nomer dua dunia setelah Arab Saudi dengan cadangan sekitar 262 miliar barel. Sementara itu, sebagai negara yang berpangku pada industri untuk memperkuat ekonomi dan kehidupan yang mapan, Amerika memerlukan banyak minya bumi penghasil energi untuk menegai proses industri tersebut. Siapa yang menguasai energy, dia akan menguasai dunia, begitu bunyi sebuah pomeo terkenal. Dalam satu kesimpulan umum bisa dikatakan bahwa siapa saja, suatu negara menguasai Timur Tengah, dengan kekayaan minyak buminya, maka dia akan menguasai dunia. [2]

Nampaknya, faktor ekonomi politik terkait penguasaan minyak ini lebih realistis dibandingkan dengan isu-isu memerangi pemerintahan tirani dan teroris maupun pelucutan senjata pemusnah massal. Karena bagaimana pun, kebutuhan energi minyak bumi negeri Paman Sam sangat tinggi, sementara dia sendiri tak memiliki kilang yang cukup di dalam negerinya, sehinggga ia mengandalkan suplai dari Timur Tengah. Bahkan bisa dikatan bahwa Amerika sangat tergantung terhadap Timur Tengah dalam kasus ini.

Aksi boikot minyak Arab pada perang Arab-Israel 1973 sangat menggangu stabilitas Amerika. Presiden Jimmy Carter (1976-1978) pernah menetapkan Doktrin Carter yang mengaruskan Amerika Serikat untuk mengamankan dengan segala cara suplai minyaknya. Prinsip tersebut menegaskan, bila muncul ancaman, maka Amerika harus menggunakan segala cara termasuk kekuatan militer untuk menjamin terus mengalirnya suplai minyak.[3] Melihat realita ini, jelas bahwa bagaimana pun Amerika mengelak, motif ekonomi di balik invasinya ke Iraq tidak bisa dibantas.

Melihat realita yang bergulir saat ini, selain menampakan arogansinya sebagai negara adidaya, nampaknya usaha Amerika untuk menanamkan pengaruhnya di Iraq tidak terpenuhi. Rekonstruksi Iraq yang dipelopori oleh United State Agency for Internasional Development (USAID) justru menjadi bumerang. Kelompok Syiah yang merupakan kelompok mayoritas masyarakat Iraq memenangkan pemilu untuk kedua kalinya, baik pada 2005 maupun pada 2010. Meskipun pada pemilu 2010 dimenangkan oleh Syiah Sekular yang konon mendapat dukungan dari Amerika, akan tetapi arah kebijakan politik luar negeri terhadap Arab Spring membuka mata dunia bahwa Syiah adalah syiah.

Protret Iraq sendiri multi wajah, di dalamnya ada tradisi Hamurabi dari kasanah Iraq Kuno, tradisi Mesopotamia, tradisi Sunni dari khasanah kekhilafahan Abbasiyah, dan ada pula tradisi sosialisme Baath pada era Saddam Hussein. Sedemikian berwarna tradisi Iraq tidaklah mungkin Syi’ah memaksakan diri sebagai tradisi utama. Apalagi untuk menjadikan Syiah sebagai ideologi negara sebagaimana di Iran. Agenda yang paling penting bagi rakyat Iraq pasca referendum 2005 adalah bagaimana masyarakat Iraq menghadapi musuh bersama, yakni intervensi negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris. Artinya saling bertikai antar anak bangsa Iraq justru akan memberikan peluang yang sangat besar bagi Amerika Serikat untuk berinvestasi politik pengaruh di Iraq. Mengutip pendapat Wolter S. Jones (2003), bahwa untuk menciptakan rekonsiliasi dan integrasi di tingkat internal, kehadiran musuh bersama perlu dimunculkan.

Meskipun syiah Iraq adalah syiah sekular yang pada awalnya mendapat sokongan Amerika, namun fakta berkata lain. Pemerintah Iraq diketahui mendukung pemeritah Iran. Dukungan itu terlihat saat pemerintah Iraq mengizinkan penerbangan dari Iran melewati wilayah udaranya menuju Suriah. Padahal, Amerika Serikat tidak menginginkan hal itu.

Arah kebijakan yang condong ke kelompok Syiah itu juga terlihat dari dukungan Baghdad kepada rezim Assad di Suriah. "Baghdad berpihak pada pemerintah Suriah yang menentang Amerika," kata Steve Heydemann, analis US Institute of Peace, seperti dikutip Voanews (Minggu, 17/3).[4]

 

 


[1] Asyad. 2005. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iraq Pasca Tragedi WTC. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta. Pasca FISIP UI. Hal. 5-6.

[2] Elba Damhuri,]. Di Balik Invasi Amerika Serikat Ke Iraq. 2003, Jakarta. Senayan Abadi Publishing, hal. 11.

[3] Iran, Oil, and the Carter Doctrine. http://www.weeklystandard.com/blogs/iran-oil-and-carter-doctrine. Diakses pada 13 Maret 2013.

[4] Pasca Invasi AS, Struktur Politik Irak Kini Didominasi Kelompok Syiah. nternasional.rmol.co/read/2013/03/17/102618/. Diakses pada 12 Maret 2013

اتصل بي

Email : me@mjamzuri.com
  : mjinstitute@gmail.com
  : mjamzuri@waag-azhar.or.id
Phone : 081585993344
  : 085286363344